uu otonomi khusus papua. Melalui otonomi khusus harus diberlakukan kebijakan yang melindungi, berpihak pada, dan memberdayakan orang asli Papua. uu otonomi khusus papua

ABSTRAK: Bahwa ketentuan mengenai penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi dana otonomi khusus sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK. JAKARTA, KOMPAS. Peraturan Perundang-undangan. dan Provinsi Papua Barat yang maju, sejahtera, damai, dan bermartabat. Praktik DiskriminasiOtsus Papua Jilid 2. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Menanggapi gejolak itu, dirancanglah UU Otonomi Khusus Papua untuk meredam semangat kemerdekaan. Otonomi Khusus Provinsi Papua diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 terdiri dari 79 pasal yang telah diubah dengan Perpu No. Otonomi Khusus Papua telah menunjukkan beberapa pencapaian. Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. JAKARTA, HUMAS MKRI – Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) dibentuk untuk memperkuat ikatan kesatuan dan memajukan Provinsi Papua sebagai bagian sah dari NKRI. Penjabat (Pjt) Guberur Papua Soedarmo dan Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan dijadwalkan akan melakukan pertemuan di Manokwari. CO, Jakarta - Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy mengatakan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua belum bisa membuktikan masyarakat sejahtera. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Salah satu bunyi di dalam pasal UU otonomi khusus no. Perppu 2008-1 _Ubah UU 2001-1 Otsus Papua_. Tiga DOB di Papua Dikawal hingga 2024. Pasal 1. Otonomi Khusus (Otsus) oleh berbagai kalangan selama ini dianggap titik kunci penting untuk menetapkan status politik baik bagi pemerintah maupun masyarakat Papua. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. RUU yang diklaim pemerintah dan DPR akan mensejahterakan masyarakat Papua itu telah merevisi 18 pasal. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua yang diundangkan pada 19 Juli 2021. Undang-Undang Otonomi Khusus, yakni UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi. Mantan Sekjen Himpunan Mahasiswa Cendrawasih Jhon Rumbino mengatakan, Otsus Papua yang sudah berjalan. UU 2/2021 itu merupakan perubahan kedua UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Selama 20 tahun implementasi, otonomi khusus ternyata belum berhasil mengurai apalagi memecahkan akar masalah konflik Papua yang tertanam sejak 57 tahun lalu. Pemekaran itu untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan. Memahami Otsus Papua Barat harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Semua pihak tidak boleh lupa, bahwa Otonomi khusus Papua adalah kebijakan afirmatif yang diberikan negara. Suasana rapat kerja Panitia Khusus revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua terkait penjelasan tentang kebijakan dan situasi pertahanan dan keamanan serta perencanaan pembangunan di tanah Papua selama pelaksanaan otonomi khusus di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/5/2021). Dalam 20 tahun otsus Papua, kekecewaan masyarakat adat atas masalah hutan dan lahan tak pernah berhenti. Hari ini, DPR RI akan mengesahkan RUU terkait Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) untuk Papua dan Papua Barat. Jayapura (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui sidang paripurna pada 17 Juli 2021 telah mengesahkan revisi kedua Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dengan memperbaiki tujuh poin krusial pada 20 pasal. Bahasa kekuasaan. Kamis 30 Jun 2022 11:59 WIB. Suasana sidang paripurna DPR. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia membuat undang-undang khusus tentang otonomi Irian Jaya. 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1),. GUBERNUR PAPUA, Menimbang : a. DANA OTONOMI KHUSUS PADA PROVINSI PAPUA Kedegawe. Arti kekhususan Provinsi Papua dan Papua Barat dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 huruf b UU No. JAKARTA, KOMPAS. Budi Hernawan ofm. Peresmian tiga provinsi baru di Papua berdasarkan UU Nomor 14 Tahun. DPR mendagri Menteri Keuangan ruu otsus papua revisi uu otsus papua Revisi undang-undang otonomi khusus papua pansus ruu otsus papua dprp . perubahan Atas UU nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua menjadi Undang-Undang. Jakarta - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan perwujudan pengakuan negara atas kekhususan. Hal ini disampaikan oleh. 35 Tahun 2008, adalah sebuah hasil kompromi politik antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik multidimensi yang berkepanjangan sejak tahun 1962. Upaya itu dirancang dengan baik, dengan pengesahan UU Cipta Kerja tahun 2020, dan UU Otonomi Khusus Papua yang baru pada 2021. 35, LN. 14 Undang-Undang No. Liputan6. Undang-undang (UU) NO. Suasana rapat kerja Panitia Khusus revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua terkait penjelasan tentang kebijakan dan situasi pertahanan dan keamanan serta perencanaan pembangunan di tanah Papua selama pelaksanaan otonomi khusus di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/5/2021). Selain itu, perubahan UU juga diperlukan dalam rangka memperpanjang dana Otsus yang tercantum dalam Pasal 34 UU Otsus Papua. Otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat (UU Otsus Papua) ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mengatur dan mengurus diri sendiri. UU No. Warta Ekonomi, Jakarta -. ISSN 2442-6865 Vol. com - Revisi Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempermudah pemerintah pusat untuk melakukan pemekaran wilayah di Papua. Sayangnya, kondisi kedua provinsi secara umum tidak banyak berubah. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi. JAKARTA, MRP – Majelis Rakyat Papua (MRP) mengajukan judicial review UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) ke Mahkamah Konstitusi (MK), padahal UU itu baru disahkan pada Juli 2021. b. Dua PP yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo bahkan. Konsep top down adalah inisiatif murni yang datang dari pemerintah dan. Kedua, Papua membangun opini bahwa otonomi khusus gagal, kelompok elite menawarkan bongkar ulang UU No 21 tahun 2001, dengan pemberian kewenangan yang besar. bahwa untuk mengefektifkan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Provinsi Papua perlu mengatur tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat; c. Otonomi Khusus Papua Kebijakan otonomi khusus selain dikaitkan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan lebih mendekatkan pelayanan publik, mendorong proses demokratisasi dan. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: a. Rupanya inilah hasil dari komitmen pemerintah provinsi Papua dan juga Papua Barat untuk memanfaatkan kebijakan otonomi khusus. Pada Undang-Undang (UU) Otsus Papua yang baru diatur mengenai kewajiban pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk. Tujuan dari dibuatnya undang-undang tersebut adalah untuk mewujudkan keadilan , penegakan supremasi hukum , penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi , peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan. UNDANG-UNDANG TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA. Ketua Umum FORSEMI Papua. Alasan pemerintah, perubahan kedua Otsus ini hanya mencakup tiga pasal, yaitu: Pertama Pasal 1 huruf (a), “Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus”, diubah redaksinya menjadi “Provinsi Papua adalah Provinsi Provinsi di. Pembahasan RUU Otonomi Khusus Papua akan dikebut DPR. id - Pada 15 Juli 2021, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua resmi disahkan menjadi Undang-Undang. Selain menambah dana otonomi khusus, regulasi baru itu juga. Liputan6. Perkara. Pada 28 Maret 2001, seminar. Hal ini disepakati dalam rapat Paripurna. Pemekaran merupakan amanat UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4151) yang telah diubah dengan Perpu No. Saya akan menjelaskannya secara satu per satu. Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. RUU yang diklaim pemerintah dan DPR akan mensejahterakan masyarakat Papua itu telah merevisi 18 pasal. Secara umum, UU ini telah mengatur semua aspek yang dituntut oleh Rakyat Papua. Berikut penjelasan mengenai Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang merupakan diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Abstract. Provinsi Papua Pegunungan Tengan Beribukota Wamena meliputi kabupaten Lanijaya, Tolikara, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. com - Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ( Otsus Papua) telah disahkan menjadi undang-undang di DPR pada Kamis (15/7/2021). ABSTRAK Tanah Papua merupakan salah wilayah di Indonesia yang diberikan kewenangan khusus dalam bentuk Undang-Undang No. "Kalau saya lihat. Lalu, pada 2021, bertepatan dengan usainya Otsus,. ANTARA/HO-Pendam XVII/Cenderawasih. Praktik desentralisasi asimetris dirubah melalui regulasi UU Otsus Papua yang baru secara yuridis, bahwa UU Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua UU Otonomi Khusus Papua, pemekaran Provinsi Papua tidak hanya mengakomodir konsep bottom up, tetapi juga top down. Otonomi Khusus bagi Papua harus diartikan secara jelas dan tegas sejak awal, karena telah terbentuk berbagai pemahaman yang negative mengenai Otonomi di kalangan rakyat Papua. 2. Penyaluran dana otsus tersebut berdasarkan Undang Undang nomor 2 tahun 2021. Dalam sidang perdana yang digelar pada Rabu (22/9/2021) secara daring, para Pemohon mendalilkan norma dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38, Pasal 59 ayat (3), Pasal 68A, Pasal 76 dan Pasal 77 UU Otsus. Sep 9, 2021. “Semua bisa dikompromikan. go. setkab. Dalam konsep kekhususan pelaksanaanya tidak tercapai pada. Pembentukan badan khusus husus yang berada di bawah Presiden untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua. Melalui otonomi khusus harus diberlakukan kebijakan yang melindungi, berpihak pada, dan memberdayakan orang asli Papua. RANCANGAN Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, sudah diselesaikan. Penyelenggaraan Pemerintahan yang. Tahun 2021, dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat yang selama ini digelontorkan Pemerintah Pusat dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan berakhir. Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No. Kekhususan Papua dan Papua Barat ini tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. UU No 21 2001 tentang Otonomi Khusus umuk Papua telah disahkan selama 10 tahun Namun UU tersebut gagal menghasilkan kemajuan signifikan dalam domain politik dan social ekonomi Penulis. Majelis Rakyat Papua meminta dilakukan evaluasi secara menyeluruh pasal demi pasal karena UU Otsus Papua "tidak bernyawa" dan. Manfaat bagi peneliti, memalui penelitian ini bagi peneliti memahami tata caraSee Full PDFDownload PDF. Jakarta: DPR mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Keberpihakan negara terhadap Orang Asli Papua (OAP) menjadi poin penting dalam UU No. Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Hak Asasi Manusia (“HAM”) diatur khusus dalam Bab XII tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh. 2. 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan nomor putusan. go. MRP keberatan dengan sejumlah norma di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua UU Otonomi Khusus Papua. 13 Undang-Undang No. Pemerintah Papua Barat Usulkan UU Otonomi Khusus Direvisi, Rabu, 14 Februari 2018 3. UU 2/2021 itu merupakan perubahan kedua UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua. TV - Undang-Undang pemekaran 3 wilayah baru di Papua, sudah disahkan DPR Jumat (1/07) lalu. I. a. com, Jakarta - DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Otsus Papua). Otsus Papua akan berakhir pada 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi kebijakan. 1) Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memberikan prioritas kepada Provinsi Papua; 2) Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan; dan JAKARTA, KOMPAS. ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA. indd 7 3/2/2019 8:12:23 AM. Baca juga : Pembahasan RUU Otonomi Khusus Papua Dikebut. Di atas kertas, UU Otonomi Khusus tahun 2001 selama ini telah dianggap mengandung pasal-pasal yang mengakui hak-hak masyarakat. UU Otonomi Khusus (Otsus) berlaku di Papua dan Papua Barat mulai 2001. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan perwujudan pengakuan negara atas kekhususan Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat. UU Otsus Papua mengatur berbagai sektor dasar yang menjadi bagian dari pelaksanaan Otsus. com - Pemerintah dan DPR menyepakati Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua dilanjutkan pembahasannya ke tahap pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR untuk disahkan sebagai Undang-Undang. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sepanjang frasa ”berdasarkan peraturan perundangundangan” adalah inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali frasa ”berdasarkan peraturan perundang-undangan” dalam pasal a quo diartikan “berdasarkan Peraturan. Dengan pengelolaan dana Otsus yang tepat sasaran, diharapkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) meningkat. Otonomi Khusus di Papua. ” Baca juga: Perubahan UU Otonomi Khusus Papua Permudah Pemekaran WilayahPerumusan RUU DOB Papua dilakukan hanya berdasarkan inisiatif anggota DPR saja sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, serta mengabaikan aspirasi masyarakat Papua, cum tidak berkoordinasi dengan MRP dan DPRP sesuai perintah UU Otonomi. Dasar hukum diterbitkannya UU 29 tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya adalah: Pasal 18A, Pasal 188, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, yang merupakan hasil revisi UU Nomor 21 Tahun 2001, mengamanatkan pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3-OKP). MRP Papua Barat Ajukan Revisi UU Otsus ke Presiden, Rabu, 21. Selain hal-hal yang diatur secara khusus dalam UU ini, Provinsi Papua masih tetap menggunakan UU tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku secara umum bagi seluruh daerah di Indonesia. Tetapi PEPERA bukan achir tudjuan kita. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42. Melalui UU ini juga bisa disimak, bagaimana desain konstruksi pelembagaan pemerintahan daerah di Papua dan Papua Barat—melalui kelembagaan MRP—senyatanya telah dirumuskan secara terintegrasi dengan. Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua PERMENDAGRI NO 48 TAHUN 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 Berita Terikini. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik peraturan perundang-undanganOtonomi khusus di Papua serta Papua Barat, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan. PP ini lahir untuk. Kamis, 25 Maret 2021 09:59 WIB Penulis: Suci. 2/ 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. U. Pemerintah kembali memperpanjang otonomi khusus (otsus) untuk provinsi Papua dan Papua Barat mulai 2022 hingga 2041. 2008. 2021/No. Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Otsus Papua DPR. Di sisi lain, selain bergantung pada lembaga negara eksternal yang berperan sebagai pengawas ataupun penegak hukum untuk menindak dugaan kebocoran dana dan korupsi, konstruksi revisi UU Otsus Papua harus pula sejak awal mengatur mekanisme pengelolaan dan. 57 dan TLN No. Penjabat (Pjt) Guberur Papua Soedarmo dan Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan. UU No. 2021/No. PERATURAN. UU Otonomi Khusus (Otsus) berlaku di Papua dan Papua Barat mulai 2001. Mohammad Jamin, S. Pasal 18A ayat (1) jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,. Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna. Sebelum pengesahan, Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjelaskan, pemekaran merupakan bagian dari amanat UU tentang Otonomi Khusus Papua. Tulisan ini bertujuan mengungkap tentang bahasa kekuasaan yang tertuang dalam Undang-Undang No. UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua itu diteken Presiden Jokowi pada Senin (19/7/2021). Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Papua dan Papua Barat. Pemerintah mengajukan RUU Otsus Papua dengan merevisi Pasal 34 mengenai dana otsus dan Pasal 76 terkait. Pemberlakuan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Otsus Papua) didasarkan pada UU No. Majelis Rakyat Papua (MRP) berharap Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mengabulkan uji materi mereka terhadap delapan pasal yang ada. Hak Cipta 2014 pada penulis GRAHA ILMU Ruko Jambusari 7A Yogyakarta Telp: ; ; Fax: Hak Cipta dilindungi undang-undang. Masalah HAM, Sosial, Budaya, dll membuat beberapa kelompok masyarakat Papua menginginkan untuk lepas dari NKRI. Dalam UU Otsus yang lama, ada kebijakan yang tidak bisa diputuskan di pusat. 21 Tahun 2001 mengamanatkan pemberian dana Otonomi Khusus oleh Pemerintah Pusat kepada tiga daerah, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nangroe Aceh Darussalam. 2021. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2006. ID – Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. com - Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (Otsus Papua) telah disahkan menjadi undang-undang di DPR pada Kamis (15/7/2021). UU itu merupakan perubahan kedua UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Abstract. JAKARTA, KOMPAS. Pakar hukum otonomi khusus ini berharap agar UU Otsus yang telah direvisi itu menjadi efektif dalam menampung hak-hak. 3 PERADILAN ADAT, (Pergeseran Politik Hukum Perspektif Undang-undang Otonomi Khusus Papua), oleh Dr. “Otonomi khusus diperpanjang tanpa mendengar orang Papua, dan keputusan rapat yang dijamin oleh. Papua dengan cara-cara lama, dengan keinginan memisahkan diri secara total dari NKRI. Menjadi aneh ketika UU yang sedang diuji oleh warga negara dijadikan dasar untuk membentuk UU baru, yang dalam hal ini terkait pemekaran Papua. 240 pasal (Undang-Undang No. Selain merevisi. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. Home;.